2.1 Penyebab Terjadinya Revolusi Perancis
2.1.1 Penyebab Umum
Dari sekian banyak penyebab terjadinya Revolusi Perancis secara umum dapat dibagi kedalam beberapa sebab, yaitu yang pertama, munculnya aliran rasionalisme dan Aufklarung pada abad ke-18 sebagai akibat dari Renaisance dan Humanisme. Dengan kritik-kritik yang tajam dari mereka untuk menghantam dan melenyapkan berbagai kesalahan. Peranan mereka adalah sebagai pendorong munculnya Revolusi Perancis karena Perancis pada waktu itu penuh dengan kesalahan.
Kedua, munculnya aliran romantika. Romantik adalah faham yang menganggap perasaan dan kepribadian lebih penting daripada rasio. Romantik menganjurkan agar masyarakat Eropa kembali pada alam. Aliran Romantik mulai muncul pada tahun 1750 sebagai reaksi dari kemunculan aliran Rasionalisme. Romantik sangat menghargai insting sehingga dengan insting tersebut nantinya merajalela di kalangan rakyat jelata dan mengharuskan serta meneruskan perjuangan yang tidak mungkin diselesaikan oleh Rasionalisme. Satu diantara tokoh-tokoh dari aliran Romantika yang terkenal adalah J.J. Rouseau.
Ketiga, pengaruh dari faham-faham perang kemerdekaan di Amerika (1774-1783). Pada saat peperangan tersebut, Perancis mengirimkan tentaranya dibawah pimpinan Lafayette untuk membantu Amerika dalam menghadapi Inggris. Namun setelah kembali ke Perancis, pasukan Perancis tersebut mengalami dan merasakan tentang faham baru tentang hak-hak azasi manusia dan demokrasi. Sehingga mereka berkeinginan untuk merubah pemerintahan Perancis yang absolut, menindas rakyat, dan tidak mengenal hak-hak azasai manusia.
Keempat, pengaruh peodalisme di Eropa yang berasal dari zaman abad pertengahan. Dengan adanya pembagian otoritas yang tidak merata menyebabkan munculnya golongan bangsawan yang mempunyai hak istimewa yang bertindak semena-mena terhadap rakyat, dengan menghisap semua hak rakyat dan rakyat hanya dibebani kewajiban (pajak) saja. Sehingga ketidakadilan ini makin lama makin dirasakan oleh rakyat, yang akhirnya menyebabkan meletusnya Revolusi Perancis.
Kelima, Absolut Monarki yang begitu buruk. Absolute Monarki pada masa pemerintahan raja Louis XVI merupakan kekuasaan absolut yang paling buruk pada masanya, dengan sifatnya yang Despotisme, Sehingga orang-orang yang mengkritik kebijakan kerajaan akan ditindas dengan kejam. Akibatnya, hidup masyarakat menjadi terkekang dan tidak ada lagi kemerdekaan. Kemudian Feodalisme, yaitu adanya jaminan hidup bagi golongan bangsawan dan biarawan diatas golongan rakyat yang tidak mempunyai hak. Kemudian Substitutie-Stelsel, yaitu sistem perwalian yang menempatkan golongan bangsawan pada kedudukan yang tinggi, sedangkan wakilnya dari golongan rakyat yang menjalankan kewajiban dengan menerima gajih yang minim. Kemudian administrasi Negara yang Uniform sehingga menyebabkan administrasi Negara menjadi kacau dan merajalelanya tindak korupsi.
Keenam, terjadinya Vacuum of Power, yaitu kekosongan kekuasaan. Padahal hal ini merupakan faktor yang sangat berbahaya bagi Negara karena mrupakan kiesempatan yang baik bagi musuh-musuh Negara untuk menjatuhkan dan menguasai Negara tersebut. Hal inilah yang terjadi di Perancis sehingga mendorong masyarakatnya untuk mengadakan reformasi dan revolusi untuk mengisi kekosongan kekuasaan pemerintahan.
2.1.2 Penyebab Khusus
Sebab khusus yang menjadi pemicu dan menyebabkan meletusnya Revolusi Perancis adalah masalah keuangan Negara. Sejak wafatnya raja Louis ke-XIV, Negara mengalami kekurangan perbelanjaan karena dihambur-hamburkan oleh raja dan para bangsawan untuk kepentingan pribadi. Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka Negara melakukan pinjaman uang ke Negara lain yang mengakibatkan Negara mengalami kebangkrutan karena utang Negara melebihi pemasukan yang diperoleh Negara. Akibatnya, Negara mewajibkan para bangsawan untuk membayar pajak. Namun, para bangsawan menolaknya karena menurut mereka masalah pajak adalah persoalan rakyat seluruhnya. Oleh sebab itu mereka mengusulkan untuk mengundang kembali State Generaux (Dewan Permusyawaratan Rakyat) dan raja pun menyutujuinya. Dari sinilah awal dimulainya Revolusi Perancis.
2.2 Berlangsungnya Revolusi Perancis
Secara garis besar kronologis berlangsungnya Revolusi Perancis terdiri dari tujuh tahapan, yaitu:
Etats Generaux, yaitu dibukanya kembali Dewan Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 5 Mei 1789.
Assemblee Nationale, yaitu pembentukan Dewan Nasional oleh golongan yang mewakili rakyat, sebagai perwakilan bangsa Perancis, pada 17 Juni 1789.
Constituante, pemerintahan baru (rakyat oposisi) yang menggantikan rejim pemerintahan orde lama (raja dan para bangsawan) (1789-1791).
Legislatif, pemerintahan borjuis (bangsawan baru), dengan bentuk negara berupa Constitutionale Monarchie (1791-1792).
Convention, pemerintahan rakyat jelata dibawah pimpinan Robespierre, dengan bentuk Negara berupa Republik (1792-1795)
Directoire, kembalinya pemerintahan borjuis dengan membagi kekuasaan eksekutif kepada lima orang directeur (1795-1799)
Consulat, pemerintahan yang dipimpin oleh tiga orang consul, dan mulai munculnya Napoleon sebagai seorang otoriter (1799-1804)
Adapun rincian berlangsungnya peristiwa Revolusi Perancis adalah sebagai berikut.
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa para bangsawan menolak untuk membayar pajak dan mengusulkan untuk membuka kembali Etats Generaux (Dewan Permusyawaratan Rakyat). Permintaan dari kalangan bangsawan tersebut disetujui oleh raja dengan dibukanya kembali dewan tersebut pada tanggal 5 Mei 1789, kemudian diadakanlah sidang yang diikuti oleh tiga golongan, yaitu golongan I dan II (masing-masing golongan terdiri dari 300 orang) dari kalangan bangsawan, serta golongan III (terdiri dari 600 orang) yang berasal dari kalangan rakyat.
Dalam persidangan ternyata terjadi perselisihan antara golongan I dan II dengan golongan III mengenai permasalahan pengambilan suara. Pengaruh raja yang begitu lemah, menyebabkan raja tidak dapat mengatasi perselisihan tersebut. Akibatnya, golongan III semakin berani untuk tetap beroposisi dan rakyat pun semakin bertambah percaya diri.
Pada tanggal 17 Juni 1789 wakil-wakil golongan III memproklamirkan Etats Generaux sebagai Assemblee Nationale (Dewan Nasional) yang merubah sidang golongan-golongan menjadi sidang seluruh rakyat tanpa golongan. Ini merupakan suatu revolusi, karena pada hakekatnya hal tersebut menunjukan perubahan suatu masyarakat yang feodalistis menjadi demokratis. Sehingga secara politis revolusi Perancis dimulai pada tanggal 17 Juni 1789, namun resminya revolusi tersebut jatuh pada tanggal 14 Juli 1789 dengan diserbunya penjara Bastile.
Pada tanggal 20 Juni 1789 Assemblee Nationale bersumpah bahwa mereka tidak akan bubar sebelum Perancis mempunyai UUD dan mereka menamakan diri sebagai Constituante. Setelah itu, banyak diantara kalangan bangsawan dan agamawan yang menggabungkan diri kedalam Constituante tersebut. Perintah raja untuk membubarkan Constituante pun mengalami kegagalan.
Pada masa ini terjadi pertentangan antara kubu Chouans dan Feuillants dengan kubu Gironde dan Montagne, yang dimenangkan oleh kubu Gironde dan Montagne.
Pada tanggal 14 Juli 1789 rakyat Perancis menyerbu penjara Bastile yang merupakan lambang absolutisme monarchi karena didalamnya dipenjarakan para pemimpin rakyat yang dulu berani menentang kekuasaan dan kesewenangan pemerintah absolute monarchi.
Alasan penyerangan terhadap penjara Bastile tersebut adalah adanya kabar bahwa raja yang gagal membubarkan Constituante telah mengumpulkan tentara di sekitar Paris untuk menggagalkan revolusi dan rakyat pun membutuhkan senjata untuk mempertahankan diri, sehingga mereka berusaha mengambil persediaan senjata di penjara Bastile.
Dengan direbutnya penjara tersebut dianggap sebagai permulaan dari revolusi dan dijadikan sebagai “Hari Nasional Perancis”. Bendera Bourbon (raja) pun diganti dengan bendera nasional (biru, putih, merah), dan tentara nasional dibentuk dibawah pimpinan Lafayette. Sejak itu raja dan golongan bangsawan tidak berkuasa lagi, namun rakyat jelatalah yang berkuasa dan memegang tampuk pimpinan Negara.
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintahan baru adalah menghapus Encien Regime (pemerintahan lama) dan menyusun pemerintahan baru. Penghapusan dijalankan secara tegas, semua hak-hak istimewa dan sebutan-sebutan bangsawan dihapuskan, Gilde dihapuskan sehingga perdagangan menjadi bebas. Kaum agama dijadikan pegawai biasa dan semua milik gereja disita. Hal ini menimbulkan pertentangan antara kaum revolusioner Perancis dengan Paus di Roma. Akibatnya kaum agama dianggap sebagai musuh revolusi dan revolusi menjadi bersifat anti agama Katolik Roma. Selain itu, pemerintahan lama yang telah hancur digantikan oleh pemerintahan baru yang disusun oleh kaum revolusioner.
Dasar dari pemerintahan baru ini adalah “Declaration des droits de l’homme et du citoyen”, yaitu pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara, yang diumumkan pada tanggal 27 Agustus 1789.
Pada tanggal 14 Juli 1790 UUD Perancis telah berhasil dirancang dan disahkan. Pada masa ini terjadi pertentangan antara partai pemenang, yaitu antara Gironde dan Montagne. Namun, pertentangan ini akhirnya dimenangkan oleh kelompok Gironde. Sehingga Perancis menjadi Negara Constitutionale Monarchie. Sifat Constituante adalah liberal. Rakyat dipimpin dan diperintah oleh kaum borjuis yang menggantikan kedudukan bangsawan dan merupakan bangsawan baru di Perancis.
Setelah penyusunan UUD selesai, maka Konstituante bubar pada tahun 1791 dan digantikan dengan pemerintahan yang disebut Legislatif. Pada masa ini penuh dengan kekacauan karena terjadinya perebutan kekuasaan antara Kaum Borjuis (bangsawan baru) yang menginginkan Konstitusional Monarki dengan rakyat jelata yang menghendaki Negara Republik.
Kekacauan ini dipicu oleh masalah raja. Kaum Borjuis menginginkan Negara Konstitusional Monarki karena memandang bahwa raja yang lemah akan berguna bagi mereka sebagai alat dan perisai untuk mengendalikan rakyat yang semakin tidak terkontrol, sehingga perjuangan rakyat untuk ikut merasakan hasil revolusi dituduh oleh kaum Borjuis sebagai tindakan anarchie.
Sementara itu, dilain pihak rakyat jelata menghendaki Negara berbentuk Republik. Hal itu karena raja tidak dapat mereka percayai lagi, setelah raja melakukan pelanggaran sumpah setianya terhadap UUD, sehingga dalam penilaian rakyat raja merupakan seorang penghianat yang harus dihukum daripada dipertahankan kedudukannya.
Keyakinan rakyat tersebut diperkuat dengan adanya Perang Koalisi I. Austria dan Prusia bersatu untuk menyerbu Perancis dan mengancam rakyat Perancis dengan hukuman yang seberat-beratnya bila berani mengganggu raja (Louis XVI) beserta keluarganya. Hal ini menyebabkan rakyat memandang bahwa Louis XVI mempunyai hubungan dengan pihak asing yang akan menyerbu dan menggagalkan revolusi dan hal ini menunjukkan bahwa raja merupakan seorang pengecut dan penghianat cita-cita revolusi. Oleh sebab itu, raja Louis XVI dan keluarganya ditangkap untuk diadili lebih lanjut.
Dengan adanya Perang Koalisi I yang bermaksud untuk menghentikan revolusi justru manambah semangat rakyat Perancis untuk melakukan revolusi. Hal ini juga diperkuat dengan diperolehnya kemenangan atas tentara Prusia di daerah Valmy.
Tanda-tanda akan adanya terror sudah mulai tampak dengan dibunuhnya para bangsawan yang telah ditawan. Kaum Borjuis yang pada saat itu masih memimpin revolusi mulai kehilangan kendali atas rakyat jelata yang semakin bersifat radikal dan anarki.
Masa Convention dimulai dengan pertentangan antara kelompok Montagne dengan Gironde mengenai Raja Louis yang telah melarikan diri dan di tangkap kembali. Montagne (rakyat) menginginkan agar raja dihukum karena telah menghianati sumpahnya terhadap UUD, sedangkan Gironde (kaum borjuis) menginginkan agar raja dipertahankan untuk mengendalikan rakyat yang mulai menampakkan sifat agresif. Namun, pertentangan kali ini dimenangkan oleh kelompok Montagne sehingga kerajaan dihapuskan dan diganti menjadi Republik (1792), kemudian Louis XVI dihukum mati.
Adanya interpensi pihak asing, yaitu dengan bergabungnya Austria dan Prusia untuk menyerbu Perancis dan menghentikan revolusi Perancis dalam Perang Koalisi I menyebabkan Revolusi Perancis menjadi semakin kuat karena rakyat Perancis menganggap Perang Koalisi I itu sebagai usaha dari raja-raja untuk menindas kembali rakyat yang telah bebas. Sehingga interpensi yang bertujuan untuk menyelamatkan Louis XVI sekeluarga, justru menjadi sebaliknya dan malah menyebabkan mereka semua terbunuh.
Convention merupakan kemenangan rakyat jelata atas kaum borjuis. Rakyat jelata ini lazimnya disebut Commune, yang artinya rakyat dari Comune (kota praja) Paris, karena rakyat Parislah yang menjadi pelopor dan dijadikan sebagai pusat revolusi.
Ketika kelompok Montagne memegang pemerintahan, kondisi Perancis begitu kritis, karena musuh dari luar berhasil mengalahkan Perancis. Ditambah lagi terjadinya pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri (pemberontakan golongan bangsawan dan kelompok Gironde), kondisi ekonomi mengalami kekacauan, uang kertas merosot nilainya dan terjadinya inflasi. Di kota terjadi kekurangan makanan karena para petani hanya mau menjual bahan makanan kalau dibeli dengan uang logam, yang digunakan sebelum berlangsungnya Revolusi Perancis. Tindakan para petani ini sebetulnya adalah sabotase dari kaum Gironde, yang kebanyakan mereka merupakan tuan tanah, untuk menjatuhkan pemerintahan Montagne.
Keadaan Negara yang kacau balau menyebabkan kaum Montagne yang merupakan pemegang pemerintahan bertindak tegas dan radikal, demi keselamatan dan stabilitas Negara. Tindakan-tindakan inilah yang menimbulkan akses negative, sehingga pemerintahan Montagne, yang pada saat itu berada dibawah pimpinan Robespierre, disebut sebagai pemerintahan terror. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil Robespierre tersebut diantaranya adalah:
dibentuknya pemerintahan revolusioner yang bersifat sementara, serta dibentuknya Comite de Surete Generale sebagai badan eksekutif.
adanya kebijakan Levee en masse, yaitu keharusan bagi semua orang yang dapat bertempur untuk masuk tentara, demi menyelamatkan Negara. Karena pada saat itu Perancis dalam keadaan bahaya akibat adanya pemberontakan dari golongan bangsawan di daerah Vendee dan musuh dari luar telah berhasil menguasai daerah Verdun.
Negara dibersihkan dari para penghianat dengan tindakan-tindakan yang radikal, sehingga Robespierre muncul sebagai seorang dictator.
kekayaan milik gereja dan para bangsawan yang melarikan diri ke luar negeri disita dan dijual untuk kepentingan Negara.
pemilik tanah dan petani diberi sebagian dari hasil tanahnya untuk mencukupi kehidupan mereka, sedangkan sisanya harus dijual kepada Negara dengan harga maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Montagne berhasil dengan baik. Musuh dari luar dapat dihalau, musuh dari dalam dapat diatasi, inflasi dapat ditahan dan keadaan ekonomi mulai membaik. Dipandang dari sudut yuridis pemerintahan Montagne dibawah pimpinan Robespierre memang merupakan pemerintahan terror, namun dipandang dari sudut politis pemerintahan inilah yang menyelamatkan Negara Perancis dari keruntuhan.
Setelah keberhasilannya tersebut, Robespierre menjadi tokoh yang sangat popular di kalangan masyarakat Perancis. Namun, setelah kondisi normal kembali, terjadi Pemberontakan Thermidor (1794) yang berhasil menggulingkan pemerintahan Robespierre dan menghukumnya dengan guillotine. Sehingga berakhirlah pemerintahan Robespierre dan digantikan kembali oleh kaum Gironde.
Adapun yang menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan Robespierre adalah adanya keinginannya untuk membagi rata semua milik rakyat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan hasil dari Revolusi Perancis. Namun, kaum Gironde yang terdiri dari tuan-tuan tanah yang kaya, menentang hal itu dan menuduh Robespierre menyalahi dasar Revolusi Perancis yang termaktub dalam “Declaration des Droits de l’homme et du citoyen”. Sehingga akhirnya mereka melakukan pemberontakan Thermidor.
Selain itu, kejatuhan pemerintahan Robespierre disebabkan juga oleh tindakan terror dan arogannya untuk memaksakan kehendaknya. Dulu rakyat dapat menerima tindakan terror pemerintahan Robespierre karena keadaa Negara yang sedang kacau, namun setelah kondisi stabil, maka tindakan tersebut menjadi tidak disukai oleh rakyat karena mereka telah jemu melihat terjadinya pertumpuhan darah.
Setelah Robespierre jatuh, maka tidak ada lagi orang yang disegani. Sehingga terjadilah “krisis gezag”. Keadaan menjadi kacau kembali, setelah kaum borjuis berkuasa lagi dan mengadakan terror balasan terhadap kaum Montagne yang disebut “teurreur Blanche” (terror putih). Mereka menghapuskan peraturan harga maksimum, sehingga nilai mata uang menjadi merosot, inflasi merajalela, keadaan ekonomi kacau, dan rakyat berontak menuntut adanya bahan makanan.
Kaum Gironde (borjuis) yang telah menang atas kaum Montagne (rakyat) kemudian membubarkan Convention, selanjutnya mereka membentuk pemerintahan Directoire. Pemerintahan ini hanya merupakan kelanjutan dari pemerintahan Gironde. Mereka lebih suka bekerja sama dengan pihak militer yang dipimpin oleh Napoleon, daripada dengan kaum Montagne yang merupakan kelompok rakyat jelata.
Sifat lemah dari pemerintahan Gironde, yang korup dan tidak berwibawa menyebabkan rakyat menjadi apatis. Akhirnya pada tahun 1795 muncullah Napoleon Bonaparte sebagai seorang tokoh militer yang berani dan tangguh di medan pertempuran, sehingga militer Perancis menjadi sangat kuat dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Hal ini membuat rakyat Perancis menjadi segan dan mengagung-agungkan Napoleon.
Pada tahun 1799, setelah kembali dari Mesir, dengan kekuatan militer Napoleon berhasil membubarkan pemerintahan Directeur dan membentuk pemerintahan baru yang disebut Consulat. Pada hakekatnya Perancis bukan merupakan pemerintahan demokrasi, melainkan sebuah pemerintahan otokrasi yang dipimpin oleh Napoleon sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Perancis. Sehingga berbagai kebijakan Negara ditentukan oleh Napoleon.
Langkah-langkah yang diambil Napoleon dan merupakan kebijakannya dalam memimpin pemerintahan, terutama dalam bidang politik, diantaranya adalah:
1. Membentuk pemerintahan yang stabil dan kuat, dengan cara menetralisir pemerintahan, administrasi secara uniform, menjamin keadilan dengan membuat kitab undang-undang hukum perdata (Code Civil) dan peraturan-peraturan hukum yang sebelumnya berbeda di tiap propinsi, menjadi uniform bagi seluruh wilayah Negara.
2. Mengembalikan stabilitas keamanan dalam negeri, dengan cara menghilangkan faham propinsialisme dengan membagi Negara kedalam beberapa propinsi yang batas-batasnya diubah, kemudian menerima kembali para bangsawan yang pada saat revolusi melarikan diri ke luar negeri, dengan syarat mereka tidak boleh menuntut kembali harta kekayaan milik mereka yang telah disita oleh rakyat, serta mengadakan Concordat dengan Paus Pius VII untuk membereskan konflik dengan kalangan agamawan yang terjadi selama revolusi.
3. Memberikan kesejahteraan kepada rakyat, dengan cara menjamin keamanan, membuat jalan-jalan besar, memperbaiki dan merenovasi pelabuhan-pelabuhan, menjalankan kembali perindustrian yang selama revolusi mengalami kelumpuhan dengan memberikan subsidi terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri, memperindah kota, dan pembuatan fasilitas umum lainnya.
4. Membawa kejayaan Negara Perancis melalui berbagai kemenangan, sehingga dibawah pemerintahan Napoleon, Perancis berubah menjadi Negara terbesar di Eropa dan sangat disegani baik oleh kawan ataupun lawan-lawannya. Hal tersebut terbukti dengan kemenangan Perancis yang gemilang dalam Perang Koalisi I (1792-1797) dan Perang Koalisi II (1799-1802).
Kebijakan pemerintahan Napoleon tersebut berhasil dengan baik. Hal ini berkat kekuatan dan kepandaian dirinya dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat Perancis begitu memuja dan mengagung-agungkan Napoleon sebagai penyelamat Perancis. Hal ini menyebabkan munculnya Napoleon sebagai penguasa mutlak, sehingga Napoleon mengangkat dirinya sebagai kaisar Perancis dengan dinobatkan sabagai kaisar oleh Paus Pius VII pada tanggal 2 Desember 1804.
2.3 Berakhirnya Revolusi Perancis
Revolusi Perancis dianggap berakhir dengan dibubarkannya Direuctoire pada tahun 1799 dan dibentuknya Consulat yang dikuasai seluruhnya oleh Napoleon. Pada hakekatnya pemerintahan Napoleon merupakan satu rangkaian peristiwa dengan revolusi Perancis. Dalam hal ini pemerintahan Direuctoire merupakan masa peralihan dari Revolusi Perancis ke pemerintahan Napoleon, dan pemerintahan Consulat merupakan pendahuluan dari kekaisaran Napoleon di Perancis.
2.4 Dampak Revolusi Perancis
2.4.1 Dampaknya Terhadap Masyarakat Perancis
Bagi rakyat Perancis dampak atau akibat positif sebagai hasil dari sebuah revolusi adalah terjadinya peleburan enciem regime, dari pemerintahan absolute yang tidak mengenal hak-hak azasi manusia menjadi pemerintahan liberal yang berdasarkan hak-hak azasi manusia.
Selain itu, akibat-akibat lainnya sebagai dampak yang ditimbulkan dari Revolusi Perancis yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, yaitu:
Dalam aspek Politik, dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:
Ø Dijadikannya undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ø Munculnya idée mengenai pengertian Republik sebagai suatu bentuk pemerintahan negara.
Ø Tumbuh dan berkembangnya faham demokrasi di kalangan rakyat Perancis
Ø Tumbuh dan berkembangnya rasa Nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat Perancis.
Ø Munculnya idée tentang aksi revolusioner untuk mengubah suatu tatanan Negara secara cepat.
Dalam aspek Ekonomi, dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:
Ø Penghapusan Gilde, sehingga perdagangan menjadi bebas dan mengalami kemajuan.
Ø Tumbuhnya industri yang besar, terutama setelah adanya kebijakan dari Napoleon untuk mensubsidi perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mengalami kelumpuhan karena terjadinya kekacauan yang berkepanjangan pada masa revolusi.
Ø Petani menjadi pemilik tanah, setelah para bangsawan yang memilikinya melarikan diri ke luar negeri pada saat revolusi, sehingga tanah milik mereka disita dan menjadi milik rakyat. Serta tanah yang berhasil disita dari pihak gereja, yang kemudian menjadi milik rakyat.
Ø Dihapuskannya sistem pajak peodal, yang dipungut oleh para bangsawan dan agamawan, sehingga beban yang ditanggung rakyat menjadi berkurang dan kesejahteraan rakyat pun menjadi meningkat.
Dalam aspek Sosial, dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:
Ø Penghapusan Peodalisme, menyebabkan terwujudnya kesamaan harkat dan martabat seluruh masyarakat Prancis, dan pengakuan atas hak asasi manusia.
Ø Munculnya susunan masyarakat baru, yaitu golongan borjuis yang menggantikan kedudukan bangsawan dan biarawan. Adapun kedudukan biarawan sendiri menjadi sama dengan warga masyarakat lainnya, tanpa memiliki suatu keistimewaan.
Ø Adanya pendidikan dan pengajaran yang merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga tingkat kecerdasan masyarakat semakin meningkat.
Ø Adanya Code Napoleon yang memberi kesempatan bagi perkembangan hukum.
2.4.2 Dampaknya Terhadap Masyarakat Dunia
Selain di Perancis, Revolusi Perancis juga berpengaruh terhadap perkembangan dunia internasional, khususnya bagi Negara-negara yang ada di Eropa. Diantara dampak yang ditimbulkan dari adanya Revolusi Perancis terhadap dunia internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan adalah:
Dalam aspek Politik, dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:
Ø Tersebarnya faham liberalisme, yang memisahkan antara urusan akhirat dengan urusan keduniawian, ke berbagai Negara Eropa dan Negara-negara lainnya di seluruh dunia.
Ø Muncul dan berkembangnya demokrasi ke Negara-negara di dunia, sebagai kekuasaan yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat.
Ø Tumbuh dan berkembangnya rasa Nasionalisme, terutama di Negara-negara yang masih menerapkan sistim peodal ataupun bangsa-bangsa yang masih terjajah.
Ø Menyebarnya idée tentang aksi revolusioner, yang memotifasi masyarakat untuk melepaskan dan membebaskan diri dari ketertekanan dan ketertindasan.
Dalam aspek Ekonomi, dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:
Munculnya industri-industri di Eropa, setelah mengikuti kebijakan yang dilakukan Napoleon berupa subsidi dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri.
Kehidupan perdagangan beralih dari daerah pantai Eropa ke daerah pedalaman, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan dalam perekonomian, dan tidak adanya lagi monopoli perdagangan.
Negara-negara yang ada di daerah pantai seperti Inggris menjadi kehilangan pasar di Eropa.
Dalam aspek Sosial, dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:
Penghapusan peodalisme yang menyebar ke Negara-negara di Eropa, yang kebanyakan negaranya berbentuk kerajaan.
Pendidikan dan pengajaran yang merata di seluruh kalangan masyarakat di Eropa.
Adanya Code Napoleon yang menjadi dasar dan acuan dalam pembuatan dan pengembangan hukum-hukum yang ada di dunia.
Sabtu, 27 Maret 2010
REVOLUSI FILIPINA (1987)
Latar Belakang Peristiwa
Pertengahan bulan September 1972, kehidupan politik di Filipina sedang mengalami kekacauan. Sejak pertengahan Agustus hingga pertengahan Septmber 1972 terdengar banyak letupan bom yang meledak di tengah-tengah kota Manila sehingga situasi menjadi genting dan dirasakan begitu mencekam oleh penduduk Manila.
Berkaitan dengan peristiwa tersebut, Marcos yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Filipina menuduh organisasi NPA (New People Army) yang berhaluan Komunis, menjadi otak dibalik kerusuhan-kerusuhan tersebut. Sebaliknya, pihak NPA pun melalui senator Benigno “Ninoy” Aquino menuduh bahwa Presiden Marcos harus bertanggungjawab atas terror-teror yang sedang berlangsung.
Untuk merealisasikan tuduhannya terhadap NPA, maka Marcos merencanakan akan mengeluarkan UU darurat, dan untuk mendukung rencana tersebut maka dibentuklah suatu operasi yang diberi nama Operasi Sagitarius. Seluruh rencana yang disebut Marcos sebagai Operasi Sagitarius merupakan persiapan untuk melegitimasikan UU darurat dan menutup berbagai ide demokrasi yang dilancarkan oleh pihak Komunis.
Di tempat lain, dalam sebuah pertemuan senat, Ninoy mencurigai bahwa rencana Operasi Sagitarius bertujuan untuk menghantam kebebasan-kebebasan sipil dengan pemerintahan militer Marcos. Namun, sembilan hari kemudian, yaitu Jum’at tanggal 22 September 1972, Presiden Marcos mendeklarasikan UU darurat sehingga demokrasi di Filipina dihancurkan. Hari itu juga Ninoy Aquino menjadi orang yang pertama kali ditangkap, kemudian diasingkan ke Boston, amerika Serikat.
Setelah beberapa tahun berada di pengasingan, maka pada tahun 1983 Ninoy Aquino bermaksud untuk kembali ke Filipina dan meneruskan perjuangannya dalam mewujudkan sebuah demokrasi di Filipina. Namun, pada saat kedatangannya, ketika berada di bandara dan baru turun dari pesawat, ia dibunuh oleh penembak gelap yang diduga merupakan suruhan dari Presiden Marcos.
Kematian Aquino yang begitu tragis menggugah hati rakyat banyak sehingga muncul suatu perasaan atau pesan berupa Comitment to Political Action, yaitu komitmen terhadap aksi politik menyangkut hakikat kemanusiaan itu sendiri, dan komitmen ini adalah untuk seumur hidup.
Berlangsungnya Peristiwa Revolusi
Setelah peristiwa terbunuhnya Aquino pada tahun 1983 maka muncullah Comitment to Political Action yang mendasari munculnya pergerakan-pergerakan dan aksi-aksi yang menentang Pemerintahan Marcos dan menuntut diberlakukannya sebuah demokrasi di Filipina. Namun, ternyata hal tersebut tidak membuat Presiden Marcos takut dan jera, karena ternyata peristiwa pembunuhan itu kembali terulang pada tahun 1986. kali ini yang menjadi korbannya adalah Evilio Javier, seorang tokoh yang sejalan dengan Aquino dan berjuang untuk membangun sebuah demokrasi di Filipina. Ia berusaha berjuang agar pemilu yang akan dilaksanakan di Filipina pada saat itu berlangsung jujur. Namun, ternyata pada tanggal 11 Februari 1986 ia ditembak oleh pasukan bersenjata Marcos sehingga apa yang menjadi cita-citanya dalam mewujudkan sebuah demokrasi di Filipina belum dapat terlaksana, Javier meninggal pada usia 43 tahun.
Peristiwa pembunuhan terhadap Evilio Javier membuat rakyat Filipina teringat kembali pada peristiwa pembunuhan terhadap Aquino empat tahun silam sehingga hal itu membuat kemarahan rakyat Filipina tidak dapat terbendung lagi, demo-demo dan aksi-aksi penentangan terhadap pemerintahan Marcos pun berlangsung di berbagai tempat di Filipina. Akibatnya, situasi dan kondisi di Filipina, terutama di Manila, semakin tidak stabil.
Ketika kondisi keamanan di Filipina sedang kritis, pada hari sabtu, tanggal 22 Februari 1986, di Manila berlangsung sebuah peristiwa yang menjadi titik balik dan sangat menentukan bagi sejarah masa depan bangsa dan Negara Filipina. Juan Ponce Enrile yang menjabat sebagai menteri keamanan pada saat itu, bersama Fildel V. Ramos, yang menjabat sebagai Pimpinan Angkatan Bersenjata Filipina, secara resmi membuat sebuah pernyataan berupa mosi tidak percaya terhadap Pemerintahan Presiden Marcos. Pernyataan tersebut diumumkan di Camp aguinaldo dan Camp Crame yang sekaligus dijadikan sebagai pusat perlawanan dan pertahanan dalam menentang Pemerintah Marcos.
Untuk menyukseskan aksinya tersebut, maka Enrile dan Ramos meminta bantuan Kardinal Sin supaya mempengaruhi masa, agar aksi revolusi yang mereka lakukan berhasil dan mendapat dukungan dari rakyat Filipina.
Dalam memutuskan dukungannya terhadap Enrile dan Ramos, besar sekali resiko yang akan diterima baik oleh Kardinal Sin secara pribadi, maupun oleh seluruh masa yang dia gerakan. Dilemma yang dihadapi Kardinal Sin bukan semata-mata logika perhitungan korban dan untung rugi politis. Namun, juga mengenai masa depan Gereja Katolik dan seluruh umatnya di Filipina. Gereja dan seluruh unsurnya memang menginginkan perubahan social terjadi di Filipina. Namun, bukan melalui perjuangan politik dan pertempuran senjata, melainkan dengan jalan spiritual dan moral.
Akhirnya Kardinal sin mengambil keputusan untuk mempertaruhkan kehidupannya dan masa depan Gerja Katolik di Filipina dengan melawan keangkaramurkaan Marcos dan mendukung aksi yang dilakukan oleh Enrile dan Ramos.
Pada pukul 13.30 sekitar 50.000 orang berkumpul dan membuat barikade guna menghadapi berbagai kemungkinan serta membendung pasukan Marcos yang akan menuju Camp Aguinaldo dan Camp Crame, sebagai tempat Enrile dan Ramos berada. Selain itu, sebagai media propaganda untuk mempengaruhi rakyat Filipina agar turut mendukung aksi tersebut, digunakan studio radio Veritas. Tetapi menjelang fajar, studio tersebut diserbu dan berhasil dikuasai oleh pasukan bersenjata Marcos sehingga tempat penyarannya dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman.
Sore hari, pasukan bersenjata Presiden Marcos dibawah pimpinan Jendral Todiar keluar dari Fort Bonafacio, tempat kediaman Marcos, menuju Camp aguinaldo dan Camp Crame untuk menghentikan aksi perlawanan yang dilakukan oleh Enrile dan Ramos. Namun, ketika mereka mendekati daerah yang dituju, ternyata semua jalan telah diblokir oleh sekitar 250.000 orang penduduk sehingga rencana mereka untuk menyerang ke Camp Aguinaldo dan Camp Crame menjadi gagal dan dengan mengambil berbagai resiko mereka kembali lagi ke Bonafacio.
Setelah mengalami kegagalan dalam serangannya yang pertama, pada hari Senin tanggal 24 Februari 1986, hari ketiga dari revolusi, pukul 16.15 Jendral Ver sebagai tangan kanan Presiden Marcos sudah mempersiapkan pasukannya dalam rangka menyerbu markas Enrile dan Ramos untuk yang kedua kalinya. Kali ini dengan menggunakan gas air mata, pasukan bersenjata Marcos berhasil memporakporandakan barikade manusia yang terdiri dari masyarakat yang mendukung perlawanan dan perjuangan Enrile serta Ramos. Setelah itu mereka menuju Camp Aguinaldo dan Camp Crame. Namun, niat mereka kembali terhambat setelah lagi-lagi terdapat barikade manusia yang jumlahnya lebih besar, menghalangi jalan mereka menuju tempat sasaran.
Jendral Ver kemudian memanggil pesawat tempurnya untuk menghancurkan Camp Aguinaldo dan Camp Crame. Dua juta orang Filipina yang tumpah di sepanjang Edsa telah pasrah. Mereka hanya bias berlutut dan berdoa ketika helicopter-helikopter pasukan Jendral Ver beterbangan diatas mereka. Namun, dengan penuh keberanian dan kesabaran mereka tetap berkumpul tanpa beranjak sedikit pun dari tempatnya, walaupun mereka tahu dan sadar bahwa nyawa mereka sebagai taruhannya.
Akhirnya suatu keajaiban terjadi ketika pesawat-pesawat tempur pasukan Jendral Ver mendarat, dan keenam belas pilotnya berloncatan dengan malambaikan sapu tangan putih. Mereka semua berbelot dari Presiden Marcos dan bergabung kepada masyarakat yang melakukan aksi perlawanan.
Revolusi telah mencapai keberhasilannya. Sekitar 90 % dari 250.000 kekuatan militer Filipina telah bergabung dengan Enrile dan Ramos. Pada tanggal 24 Februari, sekitar pukul 15.00, Cory, istri dari Ninoy Aquino, turun ke Edsa dan berpidato seraya menganjurkan kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk segera menghentikan pertikaian dan mulai berdamai. Dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 1986 pukul 10.50 dilakukan pengangkatan Cory sebagai Presiden Filipina yang baru.
Pada hari yang sama, di tempat lain, Marcos juga dilantik menjadi Presiden. Sekitar tiga ribu orang sengaja didatangkan untuk mengikuti upacara pelantikan yang terkesan ganjil tersebut. Setelah itu, pada pukul 21.00 dua helicopter mendarat dengan membawa keluarga Marcos dan Jendral Ver. Kemudian kedua helicopter itu terbang meninggalkan Istana Malacanang, sebagai tempat kediaman presiden.
Setelah keberangkatan kedua helicopter tersebut, maka ribuan orang Filipina masuk ke Istana Malacanang. Sehingga untuk pertama kalinya rakyat Filipina bisa masuk ke Istana tersebut setelah sekian lama Pemerintah Marcos melarangnya, semenjak Marcos memberlakukan UU darurat pada tahun 1972.
Analisis Peristiwa
A. Sebab-Sebab Terjadinya
Revolusi yang terjadi di Filipina merupakan puncak dari konplik yang selama ini terjadi antara presiden Marcos dengan elit politik dan juga rakyat yang selama ini tertindas. Konplik merupakan gejala kemasyarakatan yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat yang tidak mungkin dihilangkan, sebagaimana perubahan sosial. Oleh karena itu kita hanya dapat mengendalikannya agar konflik yang terjadi. Diantara berbagai kekuatan sosial yang berbeda dan saling berlawanan tidak akan terwujud dalam bentuk kekerasan (teori konflik strukturalist). Dan hal inilah yang dibuktikan oleh rakyat Filipina, bahwa mereka mau tidak mau menerima dan mengalami suatu konflik, namun untuk menyelesaikannya, mereka mampu mengendalikan diri. Sehingga penyelesaian konflik berujung pada sebuah revolusi yang berlangsung secara damai tanpa melalui kekerasan.
Adapun mengenai sebab-sebab terjadinya konflik, maka berdasarkan teori konflik strukturalist revolusi yang terjadi di Filipina ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya pembagian kewenangan atau Otoritas secara tidak merata, sehingga memunculkan dua kelompok yang berbeda dan saling bertentangan. Yaitu kelompok yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah kelompok Marcos, yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo, dan kelompok yang tidak memiliki otoritas, dalam hal ini adalah kelompok elit politik dan rakyat, yang memiliki kepentingan untuk merombak status quo.
Selain itu, Revolusi di Filipina juga di sebabkan oleh tidak berfungsinya lembaga-lembaga Negara, terutama lembaga legislatif, yang berfungsi sebagai pengendali konflik karena sudah dipengaruhi oleh Marcos dan digunakan untuk kepentingannya. Akibatnya konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan dan menjadi terselubung atau mengendap , sehingga setelah sekian lama konflik itu memuncak dan pecah dalam bentuk revolusi, yang dipicu oleh terbunuhnya Benigno Aquino.
Semua yang telah dipaparkan diatas adalah penyebab-penyebab umum terjadinya revolusi di Filipina berdasarkan sudut pandang teoritis. Adapun sebab-sebab khususnya adalah sebagai berikut:
1.1 Pemerintah yang Diktator
Selama rezim pemerintahan marcos kebebasan dan hak-hak yang dimiliki rakyat begitu di kekang dan di belenggu . dengan menggunakan kekuatan militer yang berada dibawah kendalinya sebagai presiden Marcos senantiasa menekan dan menumpas lawan-lawan politiknya serta gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang menentang kebijakannya.sehingga Marcos tumbuh dan muncul sebagai penguasa yang diktator serta menjadi rezim yang sangat kuat dan begitu lama berkuasa di Filipina.
Diantara sekian banyak tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Marcos terhadap rakyatnya adalah pencekalan, penangkapan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya, diantaranya pencekalan yang dilakukannya terhadap Ninov Aquino dengan mengasingkan dia ke Amerika Serikat. Bahkan akhirnya Ninov Aquino pun dibunuh pada saat kembali dari pengasingannya. Dan kasus-kasus seperti itu sering terjadi pada tokoh-tokoh yang menjadi lawan politiknya dimasa Marcos berkuasa, diantaranya pula terjadi pada Evillio Javier yang ditembak oleh pasukan bersenjata marcos pada tahun 1986.
Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Marcos tersebut mengakibatkan rakyat bangkit dan
berusaha berontak untuk melepaskan diri dari tekanan pemerintah Marcos yang diktator demi meraih kebebasan dan kemerdekaannya. Sehingga semuanya berkumpul menjadi suatu tekad bersama yang bulat untuk mengadakan perubahan, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Dan semua itu terealisasikan dalam bentuk sebuah revolusi.
Bila ditinjau dari sudut pandang teoritis, maka sikap diktator yang di peragakan oleh marcos tersebut dapat dikategorikan sebagai sebab individual , yang bersumber pada bakat-bakat individa berdasarkan faktor fsikologis. Sehingga sebab individual tersebut menjadi penyebab terjadinya konflik yang berujung pada sebuah revolusi.
1.2 Pemerintahan Yang Korup
Dengan adanya pembagian otoritas yang tidak merata dalam berbagai bidang, menyebabkan munculnya kelompok sosial yang berbeda, yaitu kelompok kelas atas yang terdiri dari keluarga Marcos dan kalangan-kalangan tertentu yang mendukungnya serta kelompok kelas bawah yang terdiri dari rakyat jelata yang senantiasa ditindas.
Dengan adanya kelompok atas yang diberikan otoritas seluas-luasnya dalam berbagai bidang tanpa adanya sebuah kontrol, menyebabkan mereka menjadi kelompok yang sangat korup. Sehingga kekayaan Negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, malah diselewengkan untuk memperkaya diri. Akibatnya muncul suatu kesenjangan sosial yang sangat jauh berbeda antara kelas atas dengan kelas bawah, karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kondisi sosial yang semakin buruk dan perekonomian semakin terpuruk akibat korupsi yang merajalela, telah menyadarkan dan mendorong rakyat Filipina untuk melakukan sebuah perubahan secara cepat melalui suatu revolusi..
Bila ditinjau dari sudut pandang teoritis, maka kesenjangan sosial yang dipicu oleh adanya korupsi tersebut, dapat dikategorikan sebagai sebab kolektif yang bersumber pada perbedaan sosial. Sehingga hal itu menyebabkan kecemburuan sosial dikalangan kelas bawah, sebagai kelompok yang tidak memiliki otoritas dan mendorong mereka untuk melakukan sebuah perombakan terhadap status quo tersebut secara revolusioner.
1.3 Berkembangnya faham komunis di Filipina
Selama pemerintahan Marcos, pada awal tahun 1970-an komunisme Filipina terbagi kedalam dua kubu, yaitu PKP yang menerima amnesti pemerintahan Marcos pada akhir tahun 1974 dan memberikan bantuan pada usaha pemerintahan dalam melaksanakan program sosial, serta CPP dan NPA yang senantiasa melakukan pemberontakan-pemberontakan. Pada perkembangan selanjutnya organisasi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah NPA, sehingga berdasarkan data yang diperoleh, selama periode 1980-1983 seporter NPA meningkat cepat. Oleh sebab itu, wajarlah kalau pemerintahan Marcos merasa khawatir dengan perkembangan tersebut dan berusaha untuk menjegalnya , diantaranya dengan membunuh salah seorang tokoh NPA, Ninoy Aquino, pada tahun 1983, karena marcos takut kalau-kalau mereka dapat mempengaruhi rakyat dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya.
Seperti telah menjadi ciri khas dari gerakan-gerakan yang di lakukan oleh partai-partai komunis diberbagai negara, yaitu pergerakan yang sifatnya revolusioner untuk merebut kekuasaan walaupun dengan berbagai cara. Begitupun halnya yang terjadi di Filipina. Organisasi-organisasi yang ada di Filipina senantiasa berusaha untuk membangkitkan kesadaran rakyat akan kekurangan dan kesalahan-kesalahan pemerintahan Marcos. Apalagi setelah terbunuhnya Ninoy Aquino. Mereka memanfaatkannya serta mempolitisasi peristiwa tersebut untuk memancing emosi rakyat agar melakukan pemberontakan.
Walaupun dalam revolusi yang terjadi di Filipina ini bukan dimotori oleh orang-orang NPA, melainkan oleh orang-orang birokrasi yang melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan Marcos, namun usaha-asaha yang dilakukan NPA, diantaranya dengan membentuk Nasional Democratic Front (NDF), untuk membina dan memupuk kesadaran rakyat Filipinia agar melakukan sesuatu perubahan, telah menciptakan suatu tekad dan keinginan yang kuat didalam hati rakyat Filipina, sehingga menjadi dasar atas dukungan mereka terhadap penentangan yang dilakukan oleh sebagian elit biroklasi pemerintahan Marcos, untuk melakukan perubahan dan meraih kemerdekannya dengan jalan revormasi.
1.4 Munculnya Tokoh-Tokoh Elit
Munculnya kesadaran dan keinginan dari rakyat Filipina untuk melakukan suatu perubahan dan mendapatkan kemerdekaannya bukan tanpa sebab. Selain beberapa sebab yang telah di sebutkan diatas, faktor figuritas juga turut berpengaruh. Munculnya tokoh-tokoh elit baik dari kalangan politisi, birokrasi, atau pun tokoh religi. Baik secara langsung atau tidak, ikut memberikan andil dalam terwujudnya revolusi yang terjadi di Filipina
Munculnya Ninoy Aquino dan Evilio Javier sebagaai tokoh dari kalangan elit politik yang berani menentang kesewenang-wenangan Marcos, telah memotiiifasi rakyat Filipina untuk mendungnya. Sehingga ketika nyawa kedua orang tokoh itu melayang sebagai taruhannya, maka dengan serentak seluruh rakyat Filipina menunjukan simpatinya terhadap pengorbanan mereka berdua dan menumbuhkan keberaniannya untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam menegakan demokrasi dan memperoleh kemerdekaan.
Begitupun munculnya Juan Ponce Enrile dan Fidel V. Ramos sebagai tokoh dari kalangan elit biroklasi yang membangkang terhadap pemerintahan Marcos, telah membagi kubu Marcos dan militer di Filipina kedalam dua bagian, yaitu yang pro dan kontra terhadap penentangan yang mereka berdua lakukan. Sehingga hal tersebut memberikan peluang bagi rakyat Filipina untuk mewujudkan keinginannya dalam melakukan perubahan, yaitu dengan memberikan dukungannya kepada Enrile dan Ramos. Dan akhirnya berkat dukungan rakyat tersebut serta dukungan dari sebagian tentara Filipina yang turut bergabung, maka penentangan yang mereka berdua lakukan, yang pada awalnya berupa sikap mosi tidak percaya terhadap pemerintahan presiden Maecos, berubah menjadi sebuah revolusi yang membawa sebuah perubahan besar bagi seluruh rakuyat Filipina. Dan ternyata revolusi yang mereka lakukan tersebut berhasil di lakukan dan berjalan tanpa melalui sebuah kekerasan.
Selain keempat tokoh yang telah disebutkan di atas, ada lagi seorang tokoh yang sangat penting dan berpengaruh dalam revolusi di Filipina, sehingga kehadirannya memberi ketenangan bagi masa yang mendukung revolusi dan menjadikan revolusi tersebut berjalan dengan damai. Dia adalah seorang tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan agamawan. Keikutsertaannya dalam aksi telah memberikan dukungan moril dan keberanian kepada rakyat Filipina dalam melakukan aksinya. Tokoh tersebut adalah Kardinal Sin, pemimpin gereja Katolik di Filipina. Juga masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang belum disebutkan, namun mungkin kelima orang tokoh yang telah disebutkan diatas dapat mewakili seluruh kalangan elit di Filipina yang turut berperan dalam mewujudkan sebuah revolusi.
B. Maksud dan Tujuan Revolusi
Semua manusia mendambakan hidup merdeka, kemerdekaan itulah yang menjadi tujuan revolusi, bukan hanya sekedar tuntunan revormasi dalam system pemerintahan. Kemerdekaan yang dimaksud disini adalah sebuah situasi dimana terdapat peran serta atau partisipasi warga Negara dalam dunia publik. Kemerdekaan juga berarti membari setiap orang kemungkinan untuk mengambil insiatif, untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup, karena hakikat manusia senantiasa terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan.
Kemerdekaan dan kebebasan adalah sasaran puncak dari revolusi. Kebebasan adalah awal dari hal-hal yang baru. Ada suatu hubungan yang erat antara perjuangan pembebasan dan persoalan sosial menyangkut pandangan terhadap kemiskinan itu sendiri.
Revolusi yang benar bukan merupakan suatu fenomena sosial atau ekonomi, melainkan politis, dalam artian suatu perjuangan untuk menumbuhkan kebebasan dan kemerdekaan, dimana masyarakat mampu membentuk nasib mereka sendiri.
4.Unsur-Unsur Dibalik revolusi damai
4.1 kerinduan akan kemerdekaan
merdeka dan bebas adalah hakikat yang melekat pada eksistensasi manusia. Seluruh hidup manusia merupakan perjuangan yang terus menerus untuk menjadi merseka. Demikian juga sasaran dari revolusi damai difilipina, dan semua revolusi yang terjadi di berbagai Negara di dunia yaitu kemerdekaan.
Kemerdekaan yang menjadi sasaran akhir dari revolusi, tidak saja berakhir pada tuntunan reformasi dalam system pemerintahan. Kemerdekaan yang di maksud disini yaitu menginginkan ke ikutsertaan warga Negara di dalam berbagai segi kehidupan.
Kemerdekaan dan aksi berkolresasi satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kemerdekaan, tidak mungkin berlangsung suatu aksi. Sebaliknya, tanpa aksi, kemerdekaan juga tidak akan ada, karena kemerdekaan terwujud secara konkret di dalam aksi.
Kemerdekaan bukanlah kejadian yang ada di dalam pribadi seseorang. Kemerdekaan justru berada di dalam dunia public yang berjalanan beriringan bersama aksi, kemerdekaan juga tidak ditentukan oleh motif dan tujuan tertentu. Dengan demikian, kemerdekaan juga melawan segala gagasan determinasi histories.
4.2 semangat anti kekerasan
orang mengatakan bahwa dalam kemerdekaanitu ada kedamaian atau sebaliknya, dalam kedamaian ada kemerdekaan. Belajar dari revolusi damai yang terjadi di Filipina, tidak relevan lagi bertanya tentang bagaimana cara mencapai kedamaian, karena jawabannya sudah tentu yaitu, bahwa kedamaian dapat dicapai dengan jalan kedamaian pula. Kedamaian adalah tujuan yang hendak di capai, sekaligus jalan untuk meraihnya tanpa menggunakan kekerasan.
Selama belasan tahun dibawah razim militer marcos, rakyat Filipina seakan diam dan menerima dengan pasrah berbagai perlakuan sewenang-wenang dari pemerintahan marcos. Namun, sesudah peristiwa pembunuhan terhadap ninoy aquino, maka hal itu telah membangkitkan amarah seluruh rakyat Filipina yang selama ini terpendam. Kita dapat melihat bagaimana dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun, yaitu dari tanggal 21 agustus 1983 pada saat ninoy aquino terbunuh hingga tanggal 25 februari 1986 pada saat terjadinya revolusi damai, dipenuhi dengan perubahan-perubahan yang terus menerus seakan mempersiapkan pada satu tujuan tertentu.
Tujuan tersebut adalah kemerdekaan dan kedamaian yang di usahakan melalui cara damai, tanpa menggunakan kekerasan. Hal inilah yang menjadi semangat bagi seluruh rakyat Filipina, khususnya manila, sehingga revolusi yang mereka lakukan berlangsung secara damai tanpa terjadi peperangan dan pertumpahan
Pertengahan bulan September 1972, kehidupan politik di Filipina sedang mengalami kekacauan. Sejak pertengahan Agustus hingga pertengahan Septmber 1972 terdengar banyak letupan bom yang meledak di tengah-tengah kota Manila sehingga situasi menjadi genting dan dirasakan begitu mencekam oleh penduduk Manila.
Berkaitan dengan peristiwa tersebut, Marcos yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Filipina menuduh organisasi NPA (New People Army) yang berhaluan Komunis, menjadi otak dibalik kerusuhan-kerusuhan tersebut. Sebaliknya, pihak NPA pun melalui senator Benigno “Ninoy” Aquino menuduh bahwa Presiden Marcos harus bertanggungjawab atas terror-teror yang sedang berlangsung.
Untuk merealisasikan tuduhannya terhadap NPA, maka Marcos merencanakan akan mengeluarkan UU darurat, dan untuk mendukung rencana tersebut maka dibentuklah suatu operasi yang diberi nama Operasi Sagitarius. Seluruh rencana yang disebut Marcos sebagai Operasi Sagitarius merupakan persiapan untuk melegitimasikan UU darurat dan menutup berbagai ide demokrasi yang dilancarkan oleh pihak Komunis.
Di tempat lain, dalam sebuah pertemuan senat, Ninoy mencurigai bahwa rencana Operasi Sagitarius bertujuan untuk menghantam kebebasan-kebebasan sipil dengan pemerintahan militer Marcos. Namun, sembilan hari kemudian, yaitu Jum’at tanggal 22 September 1972, Presiden Marcos mendeklarasikan UU darurat sehingga demokrasi di Filipina dihancurkan. Hari itu juga Ninoy Aquino menjadi orang yang pertama kali ditangkap, kemudian diasingkan ke Boston, amerika Serikat.
Setelah beberapa tahun berada di pengasingan, maka pada tahun 1983 Ninoy Aquino bermaksud untuk kembali ke Filipina dan meneruskan perjuangannya dalam mewujudkan sebuah demokrasi di Filipina. Namun, pada saat kedatangannya, ketika berada di bandara dan baru turun dari pesawat, ia dibunuh oleh penembak gelap yang diduga merupakan suruhan dari Presiden Marcos.
Kematian Aquino yang begitu tragis menggugah hati rakyat banyak sehingga muncul suatu perasaan atau pesan berupa Comitment to Political Action, yaitu komitmen terhadap aksi politik menyangkut hakikat kemanusiaan itu sendiri, dan komitmen ini adalah untuk seumur hidup.
Berlangsungnya Peristiwa Revolusi
Setelah peristiwa terbunuhnya Aquino pada tahun 1983 maka muncullah Comitment to Political Action yang mendasari munculnya pergerakan-pergerakan dan aksi-aksi yang menentang Pemerintahan Marcos dan menuntut diberlakukannya sebuah demokrasi di Filipina. Namun, ternyata hal tersebut tidak membuat Presiden Marcos takut dan jera, karena ternyata peristiwa pembunuhan itu kembali terulang pada tahun 1986. kali ini yang menjadi korbannya adalah Evilio Javier, seorang tokoh yang sejalan dengan Aquino dan berjuang untuk membangun sebuah demokrasi di Filipina. Ia berusaha berjuang agar pemilu yang akan dilaksanakan di Filipina pada saat itu berlangsung jujur. Namun, ternyata pada tanggal 11 Februari 1986 ia ditembak oleh pasukan bersenjata Marcos sehingga apa yang menjadi cita-citanya dalam mewujudkan sebuah demokrasi di Filipina belum dapat terlaksana, Javier meninggal pada usia 43 tahun.
Peristiwa pembunuhan terhadap Evilio Javier membuat rakyat Filipina teringat kembali pada peristiwa pembunuhan terhadap Aquino empat tahun silam sehingga hal itu membuat kemarahan rakyat Filipina tidak dapat terbendung lagi, demo-demo dan aksi-aksi penentangan terhadap pemerintahan Marcos pun berlangsung di berbagai tempat di Filipina. Akibatnya, situasi dan kondisi di Filipina, terutama di Manila, semakin tidak stabil.
Ketika kondisi keamanan di Filipina sedang kritis, pada hari sabtu, tanggal 22 Februari 1986, di Manila berlangsung sebuah peristiwa yang menjadi titik balik dan sangat menentukan bagi sejarah masa depan bangsa dan Negara Filipina. Juan Ponce Enrile yang menjabat sebagai menteri keamanan pada saat itu, bersama Fildel V. Ramos, yang menjabat sebagai Pimpinan Angkatan Bersenjata Filipina, secara resmi membuat sebuah pernyataan berupa mosi tidak percaya terhadap Pemerintahan Presiden Marcos. Pernyataan tersebut diumumkan di Camp aguinaldo dan Camp Crame yang sekaligus dijadikan sebagai pusat perlawanan dan pertahanan dalam menentang Pemerintah Marcos.
Untuk menyukseskan aksinya tersebut, maka Enrile dan Ramos meminta bantuan Kardinal Sin supaya mempengaruhi masa, agar aksi revolusi yang mereka lakukan berhasil dan mendapat dukungan dari rakyat Filipina.
Dalam memutuskan dukungannya terhadap Enrile dan Ramos, besar sekali resiko yang akan diterima baik oleh Kardinal Sin secara pribadi, maupun oleh seluruh masa yang dia gerakan. Dilemma yang dihadapi Kardinal Sin bukan semata-mata logika perhitungan korban dan untung rugi politis. Namun, juga mengenai masa depan Gereja Katolik dan seluruh umatnya di Filipina. Gereja dan seluruh unsurnya memang menginginkan perubahan social terjadi di Filipina. Namun, bukan melalui perjuangan politik dan pertempuran senjata, melainkan dengan jalan spiritual dan moral.
Akhirnya Kardinal sin mengambil keputusan untuk mempertaruhkan kehidupannya dan masa depan Gerja Katolik di Filipina dengan melawan keangkaramurkaan Marcos dan mendukung aksi yang dilakukan oleh Enrile dan Ramos.
Pada pukul 13.30 sekitar 50.000 orang berkumpul dan membuat barikade guna menghadapi berbagai kemungkinan serta membendung pasukan Marcos yang akan menuju Camp Aguinaldo dan Camp Crame, sebagai tempat Enrile dan Ramos berada. Selain itu, sebagai media propaganda untuk mempengaruhi rakyat Filipina agar turut mendukung aksi tersebut, digunakan studio radio Veritas. Tetapi menjelang fajar, studio tersebut diserbu dan berhasil dikuasai oleh pasukan bersenjata Marcos sehingga tempat penyarannya dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman.
Sore hari, pasukan bersenjata Presiden Marcos dibawah pimpinan Jendral Todiar keluar dari Fort Bonafacio, tempat kediaman Marcos, menuju Camp aguinaldo dan Camp Crame untuk menghentikan aksi perlawanan yang dilakukan oleh Enrile dan Ramos. Namun, ketika mereka mendekati daerah yang dituju, ternyata semua jalan telah diblokir oleh sekitar 250.000 orang penduduk sehingga rencana mereka untuk menyerang ke Camp Aguinaldo dan Camp Crame menjadi gagal dan dengan mengambil berbagai resiko mereka kembali lagi ke Bonafacio.
Setelah mengalami kegagalan dalam serangannya yang pertama, pada hari Senin tanggal 24 Februari 1986, hari ketiga dari revolusi, pukul 16.15 Jendral Ver sebagai tangan kanan Presiden Marcos sudah mempersiapkan pasukannya dalam rangka menyerbu markas Enrile dan Ramos untuk yang kedua kalinya. Kali ini dengan menggunakan gas air mata, pasukan bersenjata Marcos berhasil memporakporandakan barikade manusia yang terdiri dari masyarakat yang mendukung perlawanan dan perjuangan Enrile serta Ramos. Setelah itu mereka menuju Camp Aguinaldo dan Camp Crame. Namun, niat mereka kembali terhambat setelah lagi-lagi terdapat barikade manusia yang jumlahnya lebih besar, menghalangi jalan mereka menuju tempat sasaran.
Jendral Ver kemudian memanggil pesawat tempurnya untuk menghancurkan Camp Aguinaldo dan Camp Crame. Dua juta orang Filipina yang tumpah di sepanjang Edsa telah pasrah. Mereka hanya bias berlutut dan berdoa ketika helicopter-helikopter pasukan Jendral Ver beterbangan diatas mereka. Namun, dengan penuh keberanian dan kesabaran mereka tetap berkumpul tanpa beranjak sedikit pun dari tempatnya, walaupun mereka tahu dan sadar bahwa nyawa mereka sebagai taruhannya.
Akhirnya suatu keajaiban terjadi ketika pesawat-pesawat tempur pasukan Jendral Ver mendarat, dan keenam belas pilotnya berloncatan dengan malambaikan sapu tangan putih. Mereka semua berbelot dari Presiden Marcos dan bergabung kepada masyarakat yang melakukan aksi perlawanan.
Revolusi telah mencapai keberhasilannya. Sekitar 90 % dari 250.000 kekuatan militer Filipina telah bergabung dengan Enrile dan Ramos. Pada tanggal 24 Februari, sekitar pukul 15.00, Cory, istri dari Ninoy Aquino, turun ke Edsa dan berpidato seraya menganjurkan kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk segera menghentikan pertikaian dan mulai berdamai. Dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 1986 pukul 10.50 dilakukan pengangkatan Cory sebagai Presiden Filipina yang baru.
Pada hari yang sama, di tempat lain, Marcos juga dilantik menjadi Presiden. Sekitar tiga ribu orang sengaja didatangkan untuk mengikuti upacara pelantikan yang terkesan ganjil tersebut. Setelah itu, pada pukul 21.00 dua helicopter mendarat dengan membawa keluarga Marcos dan Jendral Ver. Kemudian kedua helicopter itu terbang meninggalkan Istana Malacanang, sebagai tempat kediaman presiden.
Setelah keberangkatan kedua helicopter tersebut, maka ribuan orang Filipina masuk ke Istana Malacanang. Sehingga untuk pertama kalinya rakyat Filipina bisa masuk ke Istana tersebut setelah sekian lama Pemerintah Marcos melarangnya, semenjak Marcos memberlakukan UU darurat pada tahun 1972.
Analisis Peristiwa
A. Sebab-Sebab Terjadinya
Revolusi yang terjadi di Filipina merupakan puncak dari konplik yang selama ini terjadi antara presiden Marcos dengan elit politik dan juga rakyat yang selama ini tertindas. Konplik merupakan gejala kemasyarakatan yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat yang tidak mungkin dihilangkan, sebagaimana perubahan sosial. Oleh karena itu kita hanya dapat mengendalikannya agar konflik yang terjadi. Diantara berbagai kekuatan sosial yang berbeda dan saling berlawanan tidak akan terwujud dalam bentuk kekerasan (teori konflik strukturalist). Dan hal inilah yang dibuktikan oleh rakyat Filipina, bahwa mereka mau tidak mau menerima dan mengalami suatu konflik, namun untuk menyelesaikannya, mereka mampu mengendalikan diri. Sehingga penyelesaian konflik berujung pada sebuah revolusi yang berlangsung secara damai tanpa melalui kekerasan.
Adapun mengenai sebab-sebab terjadinya konflik, maka berdasarkan teori konflik strukturalist revolusi yang terjadi di Filipina ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya pembagian kewenangan atau Otoritas secara tidak merata, sehingga memunculkan dua kelompok yang berbeda dan saling bertentangan. Yaitu kelompok yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah kelompok Marcos, yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo, dan kelompok yang tidak memiliki otoritas, dalam hal ini adalah kelompok elit politik dan rakyat, yang memiliki kepentingan untuk merombak status quo.
Selain itu, Revolusi di Filipina juga di sebabkan oleh tidak berfungsinya lembaga-lembaga Negara, terutama lembaga legislatif, yang berfungsi sebagai pengendali konflik karena sudah dipengaruhi oleh Marcos dan digunakan untuk kepentingannya. Akibatnya konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan dan menjadi terselubung atau mengendap , sehingga setelah sekian lama konflik itu memuncak dan pecah dalam bentuk revolusi, yang dipicu oleh terbunuhnya Benigno Aquino.
Semua yang telah dipaparkan diatas adalah penyebab-penyebab umum terjadinya revolusi di Filipina berdasarkan sudut pandang teoritis. Adapun sebab-sebab khususnya adalah sebagai berikut:
1.1 Pemerintah yang Diktator
Selama rezim pemerintahan marcos kebebasan dan hak-hak yang dimiliki rakyat begitu di kekang dan di belenggu . dengan menggunakan kekuatan militer yang berada dibawah kendalinya sebagai presiden Marcos senantiasa menekan dan menumpas lawan-lawan politiknya serta gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang menentang kebijakannya.sehingga Marcos tumbuh dan muncul sebagai penguasa yang diktator serta menjadi rezim yang sangat kuat dan begitu lama berkuasa di Filipina.
Diantara sekian banyak tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Marcos terhadap rakyatnya adalah pencekalan, penangkapan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya, diantaranya pencekalan yang dilakukannya terhadap Ninov Aquino dengan mengasingkan dia ke Amerika Serikat. Bahkan akhirnya Ninov Aquino pun dibunuh pada saat kembali dari pengasingannya. Dan kasus-kasus seperti itu sering terjadi pada tokoh-tokoh yang menjadi lawan politiknya dimasa Marcos berkuasa, diantaranya pula terjadi pada Evillio Javier yang ditembak oleh pasukan bersenjata marcos pada tahun 1986.
Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Marcos tersebut mengakibatkan rakyat bangkit dan
berusaha berontak untuk melepaskan diri dari tekanan pemerintah Marcos yang diktator demi meraih kebebasan dan kemerdekaannya. Sehingga semuanya berkumpul menjadi suatu tekad bersama yang bulat untuk mengadakan perubahan, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Dan semua itu terealisasikan dalam bentuk sebuah revolusi.
Bila ditinjau dari sudut pandang teoritis, maka sikap diktator yang di peragakan oleh marcos tersebut dapat dikategorikan sebagai sebab individual , yang bersumber pada bakat-bakat individa berdasarkan faktor fsikologis. Sehingga sebab individual tersebut menjadi penyebab terjadinya konflik yang berujung pada sebuah revolusi.
1.2 Pemerintahan Yang Korup
Dengan adanya pembagian otoritas yang tidak merata dalam berbagai bidang, menyebabkan munculnya kelompok sosial yang berbeda, yaitu kelompok kelas atas yang terdiri dari keluarga Marcos dan kalangan-kalangan tertentu yang mendukungnya serta kelompok kelas bawah yang terdiri dari rakyat jelata yang senantiasa ditindas.
Dengan adanya kelompok atas yang diberikan otoritas seluas-luasnya dalam berbagai bidang tanpa adanya sebuah kontrol, menyebabkan mereka menjadi kelompok yang sangat korup. Sehingga kekayaan Negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, malah diselewengkan untuk memperkaya diri. Akibatnya muncul suatu kesenjangan sosial yang sangat jauh berbeda antara kelas atas dengan kelas bawah, karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kondisi sosial yang semakin buruk dan perekonomian semakin terpuruk akibat korupsi yang merajalela, telah menyadarkan dan mendorong rakyat Filipina untuk melakukan sebuah perubahan secara cepat melalui suatu revolusi..
Bila ditinjau dari sudut pandang teoritis, maka kesenjangan sosial yang dipicu oleh adanya korupsi tersebut, dapat dikategorikan sebagai sebab kolektif yang bersumber pada perbedaan sosial. Sehingga hal itu menyebabkan kecemburuan sosial dikalangan kelas bawah, sebagai kelompok yang tidak memiliki otoritas dan mendorong mereka untuk melakukan sebuah perombakan terhadap status quo tersebut secara revolusioner.
1.3 Berkembangnya faham komunis di Filipina
Selama pemerintahan Marcos, pada awal tahun 1970-an komunisme Filipina terbagi kedalam dua kubu, yaitu PKP yang menerima amnesti pemerintahan Marcos pada akhir tahun 1974 dan memberikan bantuan pada usaha pemerintahan dalam melaksanakan program sosial, serta CPP dan NPA yang senantiasa melakukan pemberontakan-pemberontakan. Pada perkembangan selanjutnya organisasi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah NPA, sehingga berdasarkan data yang diperoleh, selama periode 1980-1983 seporter NPA meningkat cepat. Oleh sebab itu, wajarlah kalau pemerintahan Marcos merasa khawatir dengan perkembangan tersebut dan berusaha untuk menjegalnya , diantaranya dengan membunuh salah seorang tokoh NPA, Ninoy Aquino, pada tahun 1983, karena marcos takut kalau-kalau mereka dapat mempengaruhi rakyat dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya.
Seperti telah menjadi ciri khas dari gerakan-gerakan yang di lakukan oleh partai-partai komunis diberbagai negara, yaitu pergerakan yang sifatnya revolusioner untuk merebut kekuasaan walaupun dengan berbagai cara. Begitupun halnya yang terjadi di Filipina. Organisasi-organisasi yang ada di Filipina senantiasa berusaha untuk membangkitkan kesadaran rakyat akan kekurangan dan kesalahan-kesalahan pemerintahan Marcos. Apalagi setelah terbunuhnya Ninoy Aquino. Mereka memanfaatkannya serta mempolitisasi peristiwa tersebut untuk memancing emosi rakyat agar melakukan pemberontakan.
Walaupun dalam revolusi yang terjadi di Filipina ini bukan dimotori oleh orang-orang NPA, melainkan oleh orang-orang birokrasi yang melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan Marcos, namun usaha-asaha yang dilakukan NPA, diantaranya dengan membentuk Nasional Democratic Front (NDF), untuk membina dan memupuk kesadaran rakyat Filipinia agar melakukan sesuatu perubahan, telah menciptakan suatu tekad dan keinginan yang kuat didalam hati rakyat Filipina, sehingga menjadi dasar atas dukungan mereka terhadap penentangan yang dilakukan oleh sebagian elit biroklasi pemerintahan Marcos, untuk melakukan perubahan dan meraih kemerdekannya dengan jalan revormasi.
1.4 Munculnya Tokoh-Tokoh Elit
Munculnya kesadaran dan keinginan dari rakyat Filipina untuk melakukan suatu perubahan dan mendapatkan kemerdekaannya bukan tanpa sebab. Selain beberapa sebab yang telah di sebutkan diatas, faktor figuritas juga turut berpengaruh. Munculnya tokoh-tokoh elit baik dari kalangan politisi, birokrasi, atau pun tokoh religi. Baik secara langsung atau tidak, ikut memberikan andil dalam terwujudnya revolusi yang terjadi di Filipina
Munculnya Ninoy Aquino dan Evilio Javier sebagaai tokoh dari kalangan elit politik yang berani menentang kesewenang-wenangan Marcos, telah memotiiifasi rakyat Filipina untuk mendungnya. Sehingga ketika nyawa kedua orang tokoh itu melayang sebagai taruhannya, maka dengan serentak seluruh rakyat Filipina menunjukan simpatinya terhadap pengorbanan mereka berdua dan menumbuhkan keberaniannya untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam menegakan demokrasi dan memperoleh kemerdekaan.
Begitupun munculnya Juan Ponce Enrile dan Fidel V. Ramos sebagai tokoh dari kalangan elit biroklasi yang membangkang terhadap pemerintahan Marcos, telah membagi kubu Marcos dan militer di Filipina kedalam dua bagian, yaitu yang pro dan kontra terhadap penentangan yang mereka berdua lakukan. Sehingga hal tersebut memberikan peluang bagi rakyat Filipina untuk mewujudkan keinginannya dalam melakukan perubahan, yaitu dengan memberikan dukungannya kepada Enrile dan Ramos. Dan akhirnya berkat dukungan rakyat tersebut serta dukungan dari sebagian tentara Filipina yang turut bergabung, maka penentangan yang mereka berdua lakukan, yang pada awalnya berupa sikap mosi tidak percaya terhadap pemerintahan presiden Maecos, berubah menjadi sebuah revolusi yang membawa sebuah perubahan besar bagi seluruh rakuyat Filipina. Dan ternyata revolusi yang mereka lakukan tersebut berhasil di lakukan dan berjalan tanpa melalui sebuah kekerasan.
Selain keempat tokoh yang telah disebutkan di atas, ada lagi seorang tokoh yang sangat penting dan berpengaruh dalam revolusi di Filipina, sehingga kehadirannya memberi ketenangan bagi masa yang mendukung revolusi dan menjadikan revolusi tersebut berjalan dengan damai. Dia adalah seorang tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan agamawan. Keikutsertaannya dalam aksi telah memberikan dukungan moril dan keberanian kepada rakyat Filipina dalam melakukan aksinya. Tokoh tersebut adalah Kardinal Sin, pemimpin gereja Katolik di Filipina. Juga masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang belum disebutkan, namun mungkin kelima orang tokoh yang telah disebutkan diatas dapat mewakili seluruh kalangan elit di Filipina yang turut berperan dalam mewujudkan sebuah revolusi.
B. Maksud dan Tujuan Revolusi
Semua manusia mendambakan hidup merdeka, kemerdekaan itulah yang menjadi tujuan revolusi, bukan hanya sekedar tuntunan revormasi dalam system pemerintahan. Kemerdekaan yang dimaksud disini adalah sebuah situasi dimana terdapat peran serta atau partisipasi warga Negara dalam dunia publik. Kemerdekaan juga berarti membari setiap orang kemungkinan untuk mengambil insiatif, untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup, karena hakikat manusia senantiasa terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan.
Kemerdekaan dan kebebasan adalah sasaran puncak dari revolusi. Kebebasan adalah awal dari hal-hal yang baru. Ada suatu hubungan yang erat antara perjuangan pembebasan dan persoalan sosial menyangkut pandangan terhadap kemiskinan itu sendiri.
Revolusi yang benar bukan merupakan suatu fenomena sosial atau ekonomi, melainkan politis, dalam artian suatu perjuangan untuk menumbuhkan kebebasan dan kemerdekaan, dimana masyarakat mampu membentuk nasib mereka sendiri.
4.Unsur-Unsur Dibalik revolusi damai
4.1 kerinduan akan kemerdekaan
merdeka dan bebas adalah hakikat yang melekat pada eksistensasi manusia. Seluruh hidup manusia merupakan perjuangan yang terus menerus untuk menjadi merseka. Demikian juga sasaran dari revolusi damai difilipina, dan semua revolusi yang terjadi di berbagai Negara di dunia yaitu kemerdekaan.
Kemerdekaan yang menjadi sasaran akhir dari revolusi, tidak saja berakhir pada tuntunan reformasi dalam system pemerintahan. Kemerdekaan yang di maksud disini yaitu menginginkan ke ikutsertaan warga Negara di dalam berbagai segi kehidupan.
Kemerdekaan dan aksi berkolresasi satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kemerdekaan, tidak mungkin berlangsung suatu aksi. Sebaliknya, tanpa aksi, kemerdekaan juga tidak akan ada, karena kemerdekaan terwujud secara konkret di dalam aksi.
Kemerdekaan bukanlah kejadian yang ada di dalam pribadi seseorang. Kemerdekaan justru berada di dalam dunia public yang berjalanan beriringan bersama aksi, kemerdekaan juga tidak ditentukan oleh motif dan tujuan tertentu. Dengan demikian, kemerdekaan juga melawan segala gagasan determinasi histories.
4.2 semangat anti kekerasan
orang mengatakan bahwa dalam kemerdekaanitu ada kedamaian atau sebaliknya, dalam kedamaian ada kemerdekaan. Belajar dari revolusi damai yang terjadi di Filipina, tidak relevan lagi bertanya tentang bagaimana cara mencapai kedamaian, karena jawabannya sudah tentu yaitu, bahwa kedamaian dapat dicapai dengan jalan kedamaian pula. Kedamaian adalah tujuan yang hendak di capai, sekaligus jalan untuk meraihnya tanpa menggunakan kekerasan.
Selama belasan tahun dibawah razim militer marcos, rakyat Filipina seakan diam dan menerima dengan pasrah berbagai perlakuan sewenang-wenang dari pemerintahan marcos. Namun, sesudah peristiwa pembunuhan terhadap ninoy aquino, maka hal itu telah membangkitkan amarah seluruh rakyat Filipina yang selama ini terpendam. Kita dapat melihat bagaimana dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun, yaitu dari tanggal 21 agustus 1983 pada saat ninoy aquino terbunuh hingga tanggal 25 februari 1986 pada saat terjadinya revolusi damai, dipenuhi dengan perubahan-perubahan yang terus menerus seakan mempersiapkan pada satu tujuan tertentu.
Tujuan tersebut adalah kemerdekaan dan kedamaian yang di usahakan melalui cara damai, tanpa menggunakan kekerasan. Hal inilah yang menjadi semangat bagi seluruh rakyat Filipina, khususnya manila, sehingga revolusi yang mereka lakukan berlangsung secara damai tanpa terjadi peperangan dan pertumpahan
Langganan:
Postingan (Atom)